Stok Ban Alat Berat Pertambangan Semakin Menipis, Stafsus Menteri ESDM Keluhkan Kesulitan Impor

Irwandy Arif, Stafsus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, mengungkapkan keprihatinan atas kondisi stok ban alat berat pertambangan yang semakin menipis. Irwandy menyatakan bahwa situasi ini menjadi perhatian serius bagi industri pertambangan.

"Dalam waktu dekat, kami mengantisipasi kekurangan ban (alat berat)," ujar Irwandy saat diwawancarai di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Jumat, 21 Juli 2023. "Situasi ini sudah mulai menjadi perhatian serius."

Menurutnya, kekurangan stok ban alat berat dapat berdampak serius pada produksi sektor pertambangan. Oleh karena itu, Irwandy memperkirakan bahwa stok ban yang tersisa hanya mencukupi sekitar satu hingga dua bulan ke depan. Ia menegaskan bahwa kelangkaan ban alat berat di industri pertambangan bukan disebabkan oleh langkanya bahan tersebut atau harganya yang mahal, melainkan karena kesulitan dalam proses impor.

"Kendalanya ada pada prosedur impor yang belum terselesaikan," ungkap Irwandy.

Ia berharap agar segera ada solusi yang ditemukan untuk menyelesaikan masalah impor ban alat berat industri tambang. Kementerian ESDM, kata Irwandy, tengah aktif berkomunikasi dengan asosiasi dan pelaku industri guna mencari jalan keluar terbaik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, juga telah menyatakan keprihatinan atas kelangkaan stok ban alat berat yang semakin menipis. Hendra mengungkapkan bahwa situasi ini dapat mengganggu ekspor batu bara dan pasokan batu bara untuk PLN.

"Hingga saat ini, aktivitas impor ban off the road belum dapat dilakukan," ungkap Hendra, dikutip dari Antara pada Selasa, 27 Juni 2023.

Hendra juga menilai bahwa cadangan atau stok ban yang tersisa saat ini hanya mencukupi hingga dua bulan ke depan, bahkan ada yang bahkan kurang dari dua bulan.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Hendra berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan diskresi terkait neraca komoditas, terutama jika situasi kelangkaan ban dapat mengganggu kegiatan produksi.

"Jika jenis ban tersebut belum dapat diproduksi di Indonesia, maka izin impornya sebaiknya dipermudah," tegas Hendra.

Masalah kelangkaan stok ban alat berat ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, dan diharapkan akan segera ada tindakan konkret untuk mengatasi kesulitan impor dan menjaga kelancaran produksi sektor pertambangan di Indonesia.